Ibukota – Kebijakan Derajat Komponen Dalam Negeri (TKDN) kembali berubah jadi sorotan. Dalam forum Sarasehan Sektor Bisnis yang dilakukan dalam Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025), Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya menyusun regulasi TKDN yang lebih besar fleksibel serta realistis.
Menurut Presiden, aturan TKDN diperlukan menyesuaikan dengan situasi di dalam lapangan agar tidak ada menghambat daya saing sektor nasional di berada dalam persaingan global yang dimaksud semakin ketat. “Saya sangat nasionalis, tapi kita juga harus realistis. TKDN kalau dipaksakan, bidang kita malah sanggup kalah bersaing,” kata Presiden Prabowo dalam hadapan para pelaku bidang usaha juga pemangku kebijakan.
Presiden juga menginstruksikan jajaran pemerintah untuk segera mengevaluasi kebijakan yang digunakan berlaku, agar penerapan TKDN benar-benar menggalang perkembangan lapangan usaha di negeri tanpa membebani pelaku usaha.
Apa itu TKDN?
TKDN merupakan singkatan dari Derajat Komponen Dalam Negeri. TKDN adalah ukuran berapa besar porsi materi baku, tenaga kerja, kemudian serangkaian produksi dari di negeri yang dimaksud digunakan pada sebuah barang atau jasa. Semakin tinggi nilai TKDN, artinya semakin berbagai elemen lokal yang tersebut terlibat di pembuatan hasil tersebut. Ada tiga jenis perhitungan TKDN:
- Komponen pada negeri pada barang
- Komponen pada negeri pada jasa
- Gabungan komponen di negeri pada barang lalu jasa
Salah satu tujuan utama acara TKDN adalah memberdayakan sektor di negeri agar tambahan kuat juga kompetitif. Sehingga, pemerintah telah terjadi menetapkan batas minimal TKDN yang digunakan harus dipenuhi oleh suatu produk.
Saat ini, batas minimal TKDN ditetapkan sebesar 25 persen, dengan kondisi Bobot Manfaat Perusahaan (BMP) minimal 40 persen. Aturan ini berlaku untuk pengadaan barang juga jasa oleh instansi pemerintah seperti kementerian, lembaga negara, pemerintah daerah, BUMN, hingga BUMD, teristimewa bila sumber pembiayaannya berasal dari APBN, APBD, atau pinjaman dan juga hibah.
Penerapan TKDN menyebabkan berbagai manfaat. Selain membantu menurunkan ketergantungan pada impor, kebijakan ini juga mengangkat lebih lanjut sejumlah tenaga kerja, menghemat devisa negara, juga meningkatkan daya saing hasil lokal. Pengaplikasian produk-produk pada negeri tidak hanya saja persoalan kepentingan ekonomi, tapi juga masalah memulai pembangunan kebanggaan terhadap karya anak bangsa.
Namun, seperti yang disampaikan Presiden Prabowo, penguatan komponen pada negeri tidak semata tentang bilangan atau regulasi. Hal ini menyangkut kesiapan sektor pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan juga teknologi, hingga kompetensi sumber daya manusia.
Karena itu, kebijakan TKDN idealnya bukan hanya sekali memacu lapangan usaha untuk memenuhi target bilangan bulat tertentu, tapi juga menciptakan ruang bagi sistem ekologi bidang lokal agar berkembang kemudian mampu bersaing secara global.
Artikel ini disadur dari Regulasi TKDN dinilai perlu lebih fleksibel, apa itu TKDN?
