JAKARTA – Banyak orang dari Ormas Garuda Sakti Bersatu (GARDA SATU) menyelenggarakan aksi demonstrasi di dalam depan Kedutaan Besar Malaya di area Jakarta, Hari Jumat (31/1/2025). Mereka menuntut pemerintah Malaya bertanggung jawab menghadapi insiden penembakan lima pekerja migran Indonesia (PMI) di dalam Perairan Tanjung Rhu, Negara Malaysia oleh Otoritas Maritim Negara Malaysia pada Hari Jumat (24/1/2025) pekan lalu.
Sekjen DPP GARDA SATU, Solihin Pure menegaskan, kejadian ini bukanlah yang tersebut pertama. Berdasarkan data Migrant Care, di 25 tahun terakhir setidaknya 75 warga negara Indonesia telah lama menjadi korban kekerasan oleh aparat Malaysia.
“Pada intinya saya ingin menegaskan bahwa pada kurun 25 tahun terakhir berdasarkan data Migrant Care dari 2005 sampai dengan 2025, kejadian hari ini yang digunakan tanggal 24 ini bukanlah baru pertama kali, tapi sudah ada berkali-kali,” kata Pure di tempat lokasi.
GARDA SATU juga mengajukan permohonan pemerintah Malaya meminta-minta maaf secara resmi untuk rakyat Indonesia dan juga memberikan santunan untuk keluarga korban, khususnya terhadap Sanggup Basri, salah manusia korban penembakan.
“Ini sesungguhnya kami sangat tegas mengancam terhadap pemerintah Negara Malaysia agar segera memohon maaf untuk seluruh rakyat Indonesia. Dan sekaligus juga memohonkan untuk pemerintah Negara Malaysia melalui Kedutaan Besar Tanah Melayu di tempat Ibukota agar supaya memberi sangu (santunan), memberi bantuan, khususnya terhadap Sanggup Basri lalu keluarganya sebagai tanda duka. Itu harapan kami,” tegas Pure.
Dalam aksi tersebut, perwakilan Kedubes Malaysia, Jumadi menerima pernyataan sikap GARDA SATU juga berjanji menyampaikannya untuk pemerintah Malaysia. Meski demikian, Pure menegaskan pihaknya akan mengadakan aksi lanjutan dengan total massa yang tersebut lebih banyak besar jikalau tuntutan merek bukan segera ditanggapi.
“Tentu. Kalau tiada ditangkapi pada 1 x 24 jam ini, kita akan turun dengan kekuatan tambahan besar untuk mengepung pemerintahan Malaya di dalam Jakarta,” katanya.
Massa juga mendesak pemerintah Indonesia untuk mempertimbangkan penghentian ekspor komoditas strategis ke Malaysia, termasuk gas. Mereka berharap Presiden Prabowo Subianto segera mengambil langkah tegas stop ekspor gas Indonesia ke Malaysia.
