JAKARTA – Mewujudkan pertumbuhan kegiatan ekonomi tembus 8%, pemerintah menggalakkan pembiayaan kreatif atau Creative financing untuk membiayai berbagai acara infrastruktur pada Tanah Air. Tidak belaka itu, pemerintah juga menggerakkan keterlibatan pihak swasta dan juga BUMN pada konstruksi infrastruktur .
Kepala Subdirektorat Peraturan juga Penguraian Kebijakan Biaya Infrastruktur DJPPR Kementerian Keuangan, Lalu Taruna Anugerah mengatakan, hal itu pada diskusi bertema “Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Sektor Bisnis 8 Persen” pada Rabu (18/12/24).
Lalu Taruna menyampaikan, penerapan model pembiayaan creative financing lalu keterlibatan swasta dan juga BUMN menjadi mutlak lantaran keterbatasan dana pemerintah yang digunakan cuma mencapai 37%.
“Kebijakan insentif fiskal kemudian create pembiayaan kreatif jadi tantangan di area sini. Secara global pembiayaan kreatif telah tumbuh lalu pembiayaan jenis ini yang dimaksud akan kita dorong dengan dukungan pemerintah,” ujar Lalu Taruna.
Dia kemudian, memotret skema pembiayaan kerja sejenis pemerintah dan juga badan perniagaan (KPBU) yang tersebut menurutnya sukses diimplementasikan. Sejauh ini, lanjut dia, telah ada 36 proyek yang tersebut menggunakan skema itu dengan total nilai mencapai Rp316 triliun.
“Yang membedakan KPBU dan juga pengadaan biasa adalah di area KPBU tingkat layanan ke rakyat yang mana diperjanjikan sehingga merangsang kreatifitas lalu efektifitas layanan. Misalkan di dalam proyek air, besar lalu kualitas air itu yang dimaksud diperjanjikan,” terangnya.
Dalam skema KPBU sambungnya, Kementerian Keuangan menyiapkan kajian secara mendalam sehingga royek yang dimaksud layak mendapatkan pembiayaan atau bankable. Aspek yang dipersiapkan seperti finansial, teknis juga legal, sehingga ketika dilelang, mampu menarik minat pihak swasta.
“Pendanaan kreatif lainnya bisa saja melalui Sarana Multi Infrastruktur yang tersebut kita harapkan menjadi bank dunianya Indonesia untuk membiayai penyelenggaraan infrastruktur daerah,” tukasnya.
