JAKARTA – Kuasa hukum Harvey Moeis , Andi Ahmad Nur Darwin membantah sudah pernah mengajukan kasasi melawan vonis banding yang tersebut memperberat hukuman kliennya dari 6,5 tahun menjadi 20 tahun pidana penjara. Hingga pada waktu ini, kata Ahmad Nur, belum menerima mandat dari kliennya untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.
“Kami ingin membantah pemberitaan seolah-olah kami telah dilakukan menentukan sikap untuk kasasi. Kami tegaskan, kami belum menerima mandat dari klien untuk mengajukan kasasi. Lagi pula hingga ketika ini kami selaku kuasa hukum belum menerima Salinan putusan Pengadilan Tinggi Jakarta,” kata Ahmad, Hari Senin (17/2/2025).
Ahmad menjelaskan bahwa sampai pada waktu ini belum mendapatkan salinan resmi dari putusan tersebut. “Sekali lagi kami tegaskan, apabila nanti kami telah menerima salinan resmi putusan banding, maka barulah kami akan menganalisa juga mengkaji pertimbangan hakim pada putusan banding tersebut, selanjutnya baru akan berdiskusi dengan klien untuk menentukan langkah hukum yang mana akan ditempuh selanjutnya,” ujar Ahmad.
Ia menegaskan, kelompok kuasa hukum tidak ada akan mendahului klien terkait akan mengajukan kasasi atau tidak. Kabar yang digunakan beredar adalah berita tidak ada benar juga tidak pernyataan dari pihak regu kuasa hukum maupun kliennya. Ia berharap kabar tentang Harvey Moeis akan mengajukan kasasi tak perlu ditanggapi oleh siapa pun juga dikutipkan oleh pihak manapun, termasuk media dan juga kejaksaan.
“Sekali lagi Kami tegaskan berita yang dimaksud ketika ini adalah berita tidaklah benar malah berpotensi menyesatkan publik,” katanya.
Ahmad yang mana juga menjadi kuasa hukum untuk terdakwa lain yakni Helena Lim, Suparta, Reza Andriansyah, kemudian Mochtar Riza Pahlevi Tabrani menegaskan sikap mirip juga berlaku untuk terdakwa lainnya.
Diberitakan sebelumnya, Majelis hakim Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta memperberat vonis terdakwa tindakan hukum korupsi timah Harvey Moeis selama 20 tahun penjara.
Ketua Majelis Hakim, Teguh Harianto menyampaikan Harvey Moeis sudah sah kemudian terbukti bersalah melakukan korupsi dengan terdakwa lainnya. “Menjatuhkan pidana terhadap HM selama 20 tahun dan juga denda sebesar Rp1 miliar subsider 8 bulan kurungan,” ucapannya di tempat PT Jakarta, Kamis (13/2/2025).
Selain pidana badan, hakim juga membebankan uang pengganti Rp420 miliar dengan subsider 10 tahun penjara terhadap Harvey. Adapun, Teguh menyatakan bahwa hal yang memberatkan hukuman itu lantaran Harvey tiada mengupayakan inisiatif pemberantasan tipikor.
Sebagai informasi, putusan itu tambahan berat dari vonis PN Tipikor sebelumnya. Pasalnya, Harvey selaku perwakilan PT Refined Bangka Tin (RBT) telah terjadi divonis PN Tipikor selama 6,5 tahun dengan denda Rp1 miliar. Adapun, Harvey juga dibebankan uang pengganti Rp210 miliar.
